Politik koperasi Jelang Pemilu
Politik koperasi jelang pemilihan Umum (Pemilu) I yang dimulai 9 April lalu, dinilai sejumlah kalangan sebagai ulangan dari periode sebelumnya. Hiruk pikuk yang tak menjanjikan banyak hal di luar seremoni demokrasi. Tapi pengalaman Dr. Arif Satria, peneliti dan dosen ilmu kelautan dari IPB, memuat narasi yang selalu layak untuk dijadikan cermin. Kala menempuh program doktoral di Universitas Kagoshima, Jepang, Arif mengunjungi sebuah koperasi nelayan di Satta Miseki, sebuah kota kecil (chou) di Jepang.
Mata Arif tertumbuk pada sebuah foto besar yang terpampang di dinding ruang pertemuan. Siapa dia? Kenapa tak foto kaisar saja? Atau Gubernur atau Walikota? Jawaban tak terduga keluar dari mulut para nelayan. Dengan bangga mereka menunjuk foto itu, foto Wakil rakyat! Wakil rakyat begitu pentingnya bagi anggota koperasi nelayan itu. Mereka lah tumpuan nasib nelayan Jepang,” papar Arif. Sehingga, pemilu bagi nelayan Jepang bukanlah untuk sekedar larut dalam mobilisasi massa, melainkan momen untuk mempertaruhkan masa depannya.
Karena itu pulalah nelayan sungguh-sungguh dalam memilih. Begitu pula sebaliknya, sang Wakil rakyat sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan nelayan. Interaksi nelayan dan wakil rakyat seperti itu terjadi karena sudah
ada kontrak sosial. “Trust antara nelayan dengan koperasinya dan Wakil rakyat telah melekat”. Wah Petani dan nelayan anggota koperasi di Tanah Air mungkin baru bisa mimpi untuk seberuntung sejawatnya di Satta Missei.
Partai politik memang tak abai dengan platform. Tapi sedikit saja yang mampu mengimplementasikannya. Hal itu juga ditekankan Direktur Institute for Development of Economics and Finance Indonesia (INDEF) Ichsan Modjo, dalam diskusi Pasar Politik, Platform Partai, dan Demokrasi Ekonomi, di Jakarta (25/3). “Ada 12 partai yang memperebutkan bangku yang sama. Karena persaingannya ketat, pasti timbul persaingan tidak sehat yang menghalalkan segala cara, dan kurang fokus pada kebijakan,” kata Ichsan. Dalam penilaian Ichsan, persaingan tidak sehat dalam Pemilu 2014 sudah mulai terlihat.
Beberapa partai tidak memiliki konsep dan ideologi yang matang dan lebih menonjolkan iklan atau baliho. Selain itu, agar dikenal publik partai menggaet figur populis seperti artis dan pelawak. “Pember- dayaan ekonomi koperasi? Sejauh ini belum saya lihat (parpol dan caleg) yang mengusungnya, Mas,” terang Ichsan. Sementara, menanggapi fenomena calon anggota legislatif yang berasal dari kalangan gerakan kope- rasi, Dr. Abdullah Fathoni, praktisi koperasi dan dosen ekonomi Islam, tidak menampik fenomena itu. Tapi Saya pikir tidak ada korelasinya. Karena niatnya berbeda. Dan mereka (caleg) itu tidak sendirian. Artinya, keberadaan mereka adalah sebuah tim”.
Masih cerita tentang koperasi nelayan di Jepang, fungsi politik koperasi sangat terlihat ketika koperasi tani dan nelayan setempat memiliki otoritas yang sangat besar dalam mengurus komoditas pertanian dan perikanan lokal. Sistem fishery right (hak kelola perikanan) yang berasal dari tradisi masa lalu masih terus digunakan karena diang-gap paling cocok dengan kultur masyarakatnya. Meskipun, di dunia sistem quota yang berbasis pasar (market-based) lebih populer. Ini menggambarkan kuatnya otoritas nelayan di laut. Dan, politik pun mendukungnya. ]adi, dukungan politik kepada petani dan nelayan bukan sekedar transaksi politik sementara waktu saja tetapi merupakan komitmen jangka panjang. Politik koperasi menjadi sebuah keharusan untuk menempatkan wakli yang benar-benar memperjuangkan koperasi dimasa datang
Related For Politik koperasi Jelang Pemilu
Kredit Ukm Bunga Rendah
Cukup banyak kebijakan pemerintah terkait kredit ukm bunga rendah, salah satunya seperti yang disampikan Menteri Koperasi dan Usaha KecilPengertian Koperasi
Pengertian koperasi secara umum. Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (cooperative) bersumber dari kata co-operation yang artinya “kerja sama”.